Seputar wacana menjadikan sekolah sebagai BLUD

Pernyataan gubernur DKI jakarta bapak Basuki Cahaya Purnama mengenai rencana menjadikan sekolah sebagai BLUD menarik perhatian saya. Saya pernah menghadiri undangan dari kemdiknas di hotel sahid jakarta mewakili kepala SMAN 8 jakarta ibu Hj Nahdiana pada tanggal 11 Juli 2013. Dalam acara itu hadir perwakilan dari kemdagri, kemenkeu  beberapa kepala sekolah sma rsbi dan dinas pendidikan dki Jakarta. Dalam pertemuan itu dipaparkan mengenai apa itu blu/blud, dasar hukumnya dan wacana menjadikan mantan sma rsbi ssebagai blu/blud guna mengatasi kekurangan biaya operasional paska penghapusan rsbi.


Saya sempat mencatat apa yg diperbincangkan dalam pertemuan ketika itu dan sudah melaporkannya kepada ibu Nahdiana. Saya juga sempat memberikan catatan saya tersebut kepada bu Wike dan pak Dwi ketika saya pindah tugas ke smanu MH Thamrin. Saya jadi tertarik membuka kembali catatan saya waktu itu setelah ramai lagi wacana menjadikan sekolah sebagai BLU/BLUD.
Berikut adalah catatan saya waktu itu

LAPORAN SARASEHAN TENTANG BLU/BLUD

KEMDIKBUD, HOTEL GRAND SAHID JAYA

Kamis, 11 Juli 2013

 

Sambutan pak direktur pendidikan menengah

1.       Model pengelolaan keuamgan sekolah : manajemen  berbasis  sekolah (pp 17/2010, pp66/2010. Non akademik dengan permendagri no 61/2007, pp23/2005

2.       sekolah mantan rsbi pasca keputusan MK  yang  biasa mengelola uang dalam jumlah besar harus mengikuti aturan yang jelas. Pusat memfasilitasi, daerah menindaklanjuti

3.       Untuk SMA pungutan/ sumbangan untuk meningkatkan layanan, sumbangan dikumpulkan via komite. Ke depan tidak boleh lagi harus mengikuti aturan salah satu alterntifnya dengan badan layanan umum daerah (BLUD)

4.       Masyarakat mengomrntari RSBI sudah dicabut,  koq masih pungut2

5.       Dengan BLUD bukan berarti melegalkan sumbangan/ pungutan tapi akan mengatur besaran dan ketentuan disetujui oleh sekda.  Konsepnya seperti pengelolaan universitas dan rumah sakit harapannya agar lebih tertib dan terjangkau.

Paparan pak Bedjo Kemdagri

1.       Mudah-mudahan alasan pindah jadi BLUD bukan untuk setor pendapatan ke daerah tapi agar aman.

2.       Selama ini prakteknya pungut uang dari masyarakat,lalu dipakai  dengan  tidak setor dahulu ke pemda,  padahal bukan BLUD. Untuk jadi blud hrs diubah peraturan kepala daerah.

3.       Jika ada pendanaan  dari masyarakat maka bisa migrasi ke BLUD. Lembaga menjadi BLUD atau tidak  adalah kebijakan kepala daerah.

4.       Perbedaan BLU dan BLUD adalah BLU ditetapkan oleh menkeu sedang BLUD ditetapkan  oleh kepala daerah.

5.       BLUD bukan kelembagaan. Prinsipnya tidak semata cari untung, tapi untuk efisiensi & produktifitas Enaknya BLUD adalah untung boleh, kalau kurang bisa minta ke APBD. Biasanya tarif di bawah unit cost. Karena melayani adlah tgs pemerintah.

6.       Sekolah aset kab/ kota, guru yang bayar gaji kab/ kota, kalau ada pendanaan masuk seharusnya masuknya ke kab/kota.

7.       Undang Undang no 1/2004  dan pp…  pengelolaan keuangan BLUu. Implementasi diatur dengan peraturan kepala daerah.

8.       Ada kontradiksi dalam peraturan, yaitu  penerimaan tidak boleh langsung digunakan, tapi harus  setor dulu,  namun dalam permen 61 boleh digunakan langsung tapi dilaporkan. Dengan alasan untuk meningkatkan layanan

9.       Permen 61 menyatakan BLUD mengesampingkan peraturan  yang berlaku umum. Karena sifatnya melayani masyarakat, sementara masyarakat  tak mau tahu urusan peraturan. Karenanya BLU/D sering diumpamakan dengan ambulance, yaitu boleh melewati jalur busway atau melanggar lampu lalu lintas asal membawa pasien.

10.   Kalau mau aman ikuti peraturan. Esensi dibuat BLU/D adalah untuk peningktan layanan bukan peningkatan pendapatan apalagi peningkatan pendapatan pngelola

11.   Pengguna anggaran (PA) minimal harus eselon 3, kuasa pengguna anggaran (KPA) boleh dari  fungsional.

12.   Syarat untuk menjadi BLU/D adalah secara teknis kinerja layanan layak dikelola, keuangan sehat. Cirinya adalah penggunaan APBD makin lama makin turun

13.   Dari dokumen administrative dapat ditentukan apakah status BLUD penuh atau bertahap

14.   Selain itu ada persyaratan tata kelola yaitu harus mengambarkan struktur organisasi, prosedur kerja,pembagian  fungsi , pengelolaan SDM. BLUD boleh mengangkat pegawai honorer, kalau SKPD tidak boleh mengangkat pegawai honorer. Kebijakan keuangan berdasarakan standar akuntansi public (SAP) atau standar akuntansi keuangan (SAK) dan  kebijakan tariff BLUD harus memiliki renstra bisnis

15.   Kalau belum pernah menyusun laporan keuangan  harus membuat  proposal laporan  keuangan  dan proposal  neraca keuangan.

16.   Kalau belum pernah diaudit hrs membuat surat pernyataan bersedia diaudit. Kalau sudah hrs menyerahkan  hasil audit, apakah itu dari inspektorat daerah, pusat atau BPK.

17.   Lalu setelah dibuat 6 dok itu diserahkan kepada kepala daerah melalui kepala dinas. Lalu dinilai oleh tim dari daerah yang di dalamnya da tim ahli. Waktunya 6 bulan jika tidak direspon sampai btas waktu kepada wajib tetapkan status BLUD.

18.   Flekaibiltas BLU/D adalah  boleh berhutang/ piutang, boleh menggunakan peraturan kepala daerah, pengelola boleh PNSs/ non PNS, untuk belanja ada ambang batas pendapatan yang dapat digunakan langsung Surplus boleh digunakan langsung hanya dilaporkan sebagai laporan  selisih penerimaan (silpa) pemda, asal ada aturan kepala daerah.

Pertanyaan :

Pak budianto menanayakan tentang komite, kenapa tidak boleh menarik sumbangan ? padahal dasar hukum ada. Beliau bertanya juga tentang KI mengenai dasar hukumnya yaitu menggunakan surat keputusan kadis.

Jawabannya :  sekolah punya siapa, yang bayar guru siapa? Pendapatannya punya siapa. Ada perda yg menyatakan pendaptan punya pemda. Jadi kalau diperiksa pasti kena semua nih. Gaji untuk  non PNS dari pendapatan BLUD non APBD. BLUD boleh menjalin kerjasama.

Pak Endang 70 : pendidikan menjadi isu politis digratiskan tapi tidak  ada yang membayar dan sekolah tidak boleh memungut.

Bu hasnati : 6 bln terakhir pasca keputusan MK masyarakat  punya panangan bahwa  pendidikan gratis, edaran mentritidak dilihat.  sekolah jadi bulan2 an dipanggil2 seoah-olah  sekolah melakukan hal tak terpuji Unit cost rsbi 900rb-1,3 jt per bulan sedang dari pemda 400rb / bln . Ada gap. Mohon dibuatkan  regulasi segera.

Jawaban Pak bejo: kalau pemda tidak mau keluarkan peraturan untuk spesial atau VIP untuk RSBI atau mantan RSBI maka sesuaikan saja dana yang diberikan dengan layanan.

Pak endang : kesimpulan untuk  sekolah yang masih ada dana komite berarti bisa jadi BLUD sedang di DKI karena sdah gratis berarti tidak bisa jadi BLUD.

 

Paparan dari Kemenkeu : diwakili oleh pak Heran subagio an pak Media

1.       BLU merujuk pada UU no 17/ 2003, PP 23/ 2005  sdh diamandemen dengan PP tahun 2012

2.       Syarat BLU harus  instansi pemerintah untuk melayani masyarakat di bidang barang  dan jasa , tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan efisiensi serta produktifitas.

3.       BLU dibawah kementrian, sedang BLUD  di bawah kepala daerah.

4.       Prinsip pengelalan uang negara harus masuk ke rekening negara dan keluar melaui  rekening Negara,

5.       Untuk BLU/ D ada keistimewaan berupa pengecualian pengelolaan.

6.       Sumbangan atau pungutan dari masyarakat termasuk kategori penerimaan Negara di luar pajak.

7.       Pengecualiannya untuk BLU/D uang itu dapat digunakan secara langsung tanpa disetor dulu.

8.       Pengelola dapat menerima renumerasi yang ditentukan dengan peraturan.

9.       Kode rekening sekarang sudah disederhanakan di kementrian prinsipnya let the manager manage

10.   BLU/D  membuat  tarif yang disetujui oleh kepala daerah,  penetapan tarif mempertimbangkan daya beli, kepatutan, keadilan.

11.   Laporan keuangan komite harus diperiksa oleh KAP ( kantor akuntan publik)

12.   BLU/D  bukan objek pajak, tapi pembayaran honor, pengadaan barang itu diambil pajaknya

13.   BLU/D belanjanya cuma dua yaitu belanja barang dan modal sedang belanja pegawai dr pemerintah

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s